Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri menyatakan ada 92 aksi kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua dalam kurun 2021. Sementara itu, ada 27 anggota KKB yang akhirnya kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan seluruhnya dari Kepulauan Yapen.
“Kasus menonjol yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) selama tahun 2021 terjadi sebanyak 92 kasus. Aksi itu terjadi di Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Nduga,” ujar Mathius dalam konferensi pers Refleksi Akhir Tahun 2021 Polda Papua, Kamis (23/12/2021).
Mathius menyebutkan, dari 92 aksi teror KKB, terdapat korban jiwa maupun luka baik dari TNI, Polri, hingga masyarakat. Dia merinci anggota TNI yang gugur sebanyak 11 orang dan 19 orang luka, kemudian anggota Polri yang gugur sebanyak 4 orang dan luka-luka sebanyak 3 orang.
Selanjutnya, masyarakat yang tewas sebanyak 19 orang dan luka 11 orang. Sedangkan korban dari KKB sebanyak 12 orang.
“Namun di sisi lain ada KKB yang menyatakan diri kembali ke pangkuan NKRI sebanyak 27 orang di wilayah Hukum Polres Kepulauan Yapen,” tutur Mathius.
Mathius lalu menuturkan Polda Papua telah melakukan 13 operasi kepolisian selama 2021. “Polda Papua telah melaksanakan 13 Operasi Kepolisian terpusat maupun kewilayahan diantaranya Operasi Amole I dan II 2021, Operasi Bina Kusuma 2021, Operasi Keselamatan Matoa, Operasi Nemangkawi, Operasi Deraku Cartenz, Operasi Patuh Cartenz, Operasi Hawa Cartenz, Operasi Aman Nusa I dan II, Operasi Ketupat, Operasi Zebra Cartenz dan Operasi Lilin Cartenz 2021,” papar dia.
Mathius menyampaikan pihaknya terus bersinergi dengan para pemangku kebijakan di Papua dan tokoh untuk menciptakan kedamaian di Bumi Cenderawasih. Mathius menambahkan situasi Papua yang kondusif akan berdampak positif pada pembangunan yang bertujuan menyejahterakan warga.
“Untuk mewujudkan keamanan, Polda Papua juga terus meningkatkan sinergitas dan keterpaduan dengan stakeholders dan para tokoh, guna menciptakan sitkamtibmas (situasi keamanan dan ketertiban masyarakat) yang kondusif di wilayah hukum Polda Papua. Sehingga proses pembangunan bisa berlangsung dengan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga Papua,” pungkas dia.
