JAKARTA — Selama bertahun-tahun, penegakan hukum lalu lintas di Indonesia identik dengan razia manual di pinggir jalan. Petugas menghentikan kendaraan, memeriksa dokumen, lalu menentukan ada atau tidaknya pelanggaran secara konvensional.
Di satu sisi, pola itu menjadi bagian dari wajah klasik pengawasan jalan raya. Namun di sisi lain, sistem manual sering menghadapi tantangan besar, mulai dari keterbatasan personel, potensi subjektivitas, hingga ruang munculnya ketidakpercayaan publik.
Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. memahami bahwa tantangan transportasi modern tidak lagi bisa dihadapi dengan pendekatan lama semata. Volume kendaraan yang terus meningkat serta kompleksitas pelanggaran over dimension dan overload (ODOL) menuntut perubahan sistem yang lebih modern.
“Penegakan hukum modern harus presisi, transparan, dan berbasis teknologi,” ujar Irjen Agus saat menjelaskan arah transformasi Polantas menuju era digital.
ETLE dan Weight in Motion Jadi Tulang Punggung
Transformasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas kini mulai terlihat nyata di lapangan. Sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) yang sebelumnya lebih dikenal untuk menindak kendaraan pribadi, kini mulai diarahkan untuk mendukung pengawasan kendaraan angkutan barang.
Korlantas Polri juga mulai menyiapkan integrasi teknologi Weight in Motion (WIM), yaitu sistem penimbangan kendaraan otomatis. Teknologi pintar ini dapat mendeteksi muatan berlebih secara akurat tanpa harus menghentikan laju kendaraan secara manual di jembatan timbang.
Penindakan digital terhadap kendaraan ODOL ini akan mulai diterapkan secara masif ketika kesiapan sistem dan infrastrukturnya telah matang di jalur-jalur logistik utama. Strategi penantangan target Zero ODOL 2027 ini dirancang agar mampu mengurangi ketergantungan terhadap pengawasan manual yang memiliki banyak keterbatasan.
Pengawasan 24 Jam yang Lebih Objektif
Salah satu tantangan terbesar dalam pengawasan konvensional adalah keterbatasan ruang dan waktu. Pengawasan manual hanya bisa dilakukan di titik tertentu, sementara kendaraan ODOL dapat bergerak kapan saja dan kerap memanfaatkan jalur-jalur tikus terobosan.
Digitalisasi menjadi jawaban mutlak atas kebutuhan pengawasan yang lebih luas. Sistem berbasis kamera, sensor, dan analisis data otomatis memungkinkan pemantauan dilakukan selama 24 jam penuh tanpa bergantung pada kehadiran fisik petugas.
Teknologi ini bekerja secara objektif berdasarkan data dan parameter ukuran yang jelas, bukan berdasarkan persepsi individu di lapangan. Sebagai contoh penguatan, jajaran polda daerah seperti Polda Banten kini mulai memperketat aturan dimensi dan muatan pada kendaraan angkutan tambang.
Ketika pengawasan berjalan konsisten dan berbasis sistem di seluruh daerah, masyarakat akan melihat bahwa aturan berlaku adil bagi semua pihak. Konsistensi inilah yang diyakini mampu mengembalikan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap reformasi pelayanan Polantas.
Meningkatkan Transparansi dan Akurasi Data
Dengan sistem digital, proses penindakan menjadi jauh lebih transparan karena setiap pelanggaran langsung tercatat melalui kamera dan data kendaraan tersimpan secara otomatis. Sistem pemadanan data ini meminimalkan interaksi fisik di jalan yang berpotensi menimbulkan celah penyimpangan administratif.
Selain itu, teknologi mampu mengidentifikasi detail pelanggaran yang sulit dikenali oleh mata telanjang secara real-time. Modernisasi ini sekaligus mendorong perubahan budaya kerja di tubuh Polantas menuju konsep smart traffic policing.
Polisi lalu lintas masa kini tidak lagi hanya dituntut mampu mengatur arus kendaraan secara manual, melainkan juga harus cakap dalam memahami sistem digital dan pengelolaan data makro. Kendati demikian, aspek pelayanan humanis tetap menjadi roh utama dari transisi ini.
Pada akhirnya, tujuan terbesar dari migrasi sistem ini bukan sekadar membuat alat pengawasan di jalan menjadi lebih canggih. Langkah besar ini adalah komitmen negara untuk memastikan masyarakat merasa lebih aman, infrastruktur terlindungi, dan hukum benar-benar ditegakkan secara adil.
