Oleh: SAFARUDDIN HUSADA
Ada satu hal yang mulai berubah dalam cara pemerintah berbicara kepada publik: angka tidak lagi cukup. Di era media sosial, data ekonomi harus bersaing dengan ketakutan, rumor, potongan video pendek, hingga narasi viral yang menyebar lebih cepat daripada laporan resmi negara.
Karena itu, konferensi pers ekonomi hari ini bukan lagi sekadar forum teknokratis. Ia telah berubah menjadi panggung psikologi publik.
Momentum itu terlihat jelas dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026 yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 19 Mei lalu. Di sana, Purbaya tidak hanya menjelaskan angka defisit, pertumbuhan ekonomi, atau kondisi fiskal negara. Ia sedang melakukan sesuatu yang lebih besar: mengelola emosi publik.
Mungkin itu sebabnya konferensi pers tersebut terasa berbeda dibanding presentasi ekonomi pada umumnya. Alih-alih terdengar kaku dan birokratis, Purbaya tampil spontan, cair, bahkan kadang seperti sedang berbincang di ruang obrolan media sosial. Ia menggunakan istilah sehari-hari, bercanda dengan wartawan, menyebut dirinya mengikuti TikTok agar memahami suasana publik, lalu sesekali melontarkan kalimat yang sengaja terdengar menantang.
Salah satu yang paling ramai dikutip adalah:
“Boro-boro resesi, malah naik, apalagi krisis. Banyak yang bilang kita mau rusak, ternyata salah prediksi.”
Kalimat itu segera beredar luas bukan semata karena substansinya, melainkan karena daya retoriknya. Ia terdengar emosional, dekat, dan mudah dibagikan. Dalam beberapa detik, pernyataan itu berubah menjadi senjata komunikasi negara untuk melawan narasi pesimistis yang berkembang di media sosial.
Dan memang, di zaman digital, ekonomi tidak lagi hanya ditentukan oleh fundamental. Persepsi ikut menentukan arah pasar.
Ketika publik percaya situasi memburuk, konsumsi bisa tertahan. Investor bisa menunggu. Pasar dapat bereaksi lebih cepat daripada data resmi pemerintah. Dalam konteks itulah, menteri keuangan hari ini bukan lagi sekadar pengelola fiskal. Ia juga pengelola suasana batin publik.
Purbaya tampaknya memahami situasi tersebut dengan sangat baik.
Ia sadar bahwa media sosial bekerja melalui emosi, bukan tabel statistik. Maka data APBN tidak disampaikan seperti laporan akademik, melainkan dibungkus menjadi narasi yang mudah dicerna. Ketika menjelaskan kondisi ekonomi domestik, ia tidak berhenti pada angka pertumbuhan kuartalan 5,61 persen. Ia juga membawa contoh-contoh yang dekat dengan keseharian publik: penjualan motor tumbuh 28 persen, penjualan mobil naik 55 persen, konsumsi masih bergerak, dan belanja pemerintah tetap ekspansif.
Pesannya sederhana: kalau ekonomi sedang runtuh, orang tidak mungkin masih membeli kendaraan sebanyak itu.
Pendekatan ini menarik karena memperlihatkan bagaimana komunikasi ekonomi modern bekerja. Data tetap penting, tetapi cara membingkai data jauh lebih menentukan apakah publik percaya atau tidak.
Dalam teori retorika Aristoteles, komunikasi yang efektif selalu dibangun melalui tiga unsur: logos, ethos, dan pathos.
Logos muncul ketika Purbaya memaparkan data fiskal secara rinci untuk membantah isu resesi. Ia mencoba menempatkan fakta sebagai fondasi utama narasi negara. Bahkan ketika menyindir para pembuat prediksi negatif, ia tetap kembali pada satu titik: “lihat data yang betul.”
Strategi seperti ini dalam studi komunikasi krisis dikenal sebagai information-oriented communication, yakni penggunaan fakta untuk menciptakan stabilitas persepsi. Dana Moneter Internasional beberapa kali mengingatkan bahwa ketidakjelasan komunikasi pemerintah dapat meningkatkan premi risiko pasar. Ketika publik bingung, ketakutan tumbuh. Dan ketika ketakutan tumbuh, ekonomi bisa ikut terguncang.
Namun komunikasi Purbaya tidak berhenti pada data.
Ia juga memainkan ethos—membangun kredibilitas negara sebagai aktor yang kuat dan siap menghadapi tekanan global. Ini terlihat ketika ia menjelaskan kemampuan pemerintah menjaga pasar obligasi.
“Kalau ada yang jual, kita beli. Ada yang jual, kita beli. Segampang itu sebetulnya.”
Kalimat itu sesungguhnya sangat politis. Ia ingin menunjukkan bahwa negara masih punya daya tahan fiskal dan kemampuan intervensi yang besar. Publik tidak diajak memahami mekanisme pasar obligasi secara detail, tetapi cukup diyakinkan bahwa pemerintah memegang kendali.
Efek psikologisnya kuat.
Hal serupa muncul ketika Purbaya menyebut posisi cadangan fiskal negara.
“SAL kita Rp430 triliun… jadi napas saya panjang.”
Pernyataan itu menarik karena mengubah istilah teknis fiskal menjadi metafora manusiawi. Negara digambarkan seperti seseorang yang masih punya napas panjang untuk bertahan menghadapi tekanan. Dalam teori komunikasi politik, metafora seperti ini penting karena membantu publik memahami konsep abstrak melalui pengalaman emosional sehari-hari.
Lalu datang unsur ketiga: pathos.
Di sinilah Purbaya tampak paling sadar zaman. Ia tidak berbicara seperti birokrat konvensional. Ia menggunakan gaya informal, menyisipkan humor, memakai bahasa populer, bahkan mengaku memantau TikTok. Secara strategis, pendekatan ini membuat negara terasa lebih dekat dan lebih manusiawi.
Di era algoritma, kedekatan emosional adalah mata uang politik yang sangat mahal.
Publik media sosial cenderung lebih percaya pada sosok yang terasa autentik dibanding pidato resmi yang terlalu steril. Karena itu, gaya komunikasi pejabat hari ini semakin mirip content creator: cepat, emosional, mudah dikutip, dan mudah viral.
Tetapi di titik inilah risiko mulai muncul.
Ketika komunikasi negara terlalu bertumpu pada figur, publik bisa mulai mempercayai individu lebih besar daripada institusi. Kredibilitas ekonomi akhirnya bergantung pada performa personal seorang menteri. Jika tokohnya kuat, pasar tenang. Jika tokohnya goyah, kepercayaan ikut terguncang.
Fenomena ini dalam banyak studi disebut sebagai performative technocracy—ketika teknokrat tidak hanya bekerja melalui kebijakan, tetapi juga melalui pertunjukan komunikasi.
Praktik komunikasi ekonomi seperti Purbaya makin lazim di berbagai negara. Sebagai ilustrasi, OJK-IMF melaporkan bahwa strategi implementasi bertahap + dialog publik krusial dalam reformasi fiskal. Misalnya, di Indonesia dan Filipina, penyusunan reformasi subsidi energi disertai publikasi bertahap dan diskusi publik berhasil menurunkan resistensi. Sebaliknya, reform tiba-tiba tanpa komunikasi persiapan (seperti di Ekuador 2019 atau Sudan 2022) malah memicu protes massal. Artinya, transparansi dan narasi meyakinkan memang memperkuat legitimasi kebijakan. Di negara maju pun, bank sentral seperti Fed atau ECB fokus pada forward guidance untuk mengendalikan ekspektasi pasar. Secara global pun IMF kini menegaskan bahwa “expectation management is no longer optional but macro-critical.”.
Pelajarannya sederhana: kebijakan ekonomi yang benar sekalipun bisa gagal jika komunikasinya buruk.
Karena itu, komunikasi publik tidak lagi bisa dianggap sebagai pelengkap kebijakan. Ia telah menjadi bagian inti dari kebijakan itu sendiri.
Masalahnya, optimisme juga punya batas sehatnya sendiri. Ketika semua kritik dianggap pesimisme, ruang diskusi publik bisa menyempit. Padahal ekonomi selalu membutuhkan perdebatan agar kebijakan tetap teruji dan akuntabel.
Di sinilah tantangan terbesar komunikasi negara modern: bagaimana menjaga optimisme tanpa jatuh menjadi propaganda, serta bagaimana membangun kepercayaan tanpa mematikan kritik.
Dan mungkin, di tengah era TikTok, algoritma, dan kecemasan digital yang bergerak begitu cepat, itulah pekerjaan baru seorang menteri keuangan: bukan hanya menjaga angka-angka APBN, tetapi juga menjaga psikologi publik agar tetap percaya bahwa negara masih punya arah, kontr, dan—meminjam istilah Purbaya—“napas panjang.”***
SAFARUDDIN HUSADA, Pengajar pada LSPR Institute of Communication and Business, Anggota ASPIKOM Jabodetabek.
Referensi:
Purbaya Yudhi Sadewa, Konferensi Pers APBN KiTa Mei 2026, peliputan di media.
Kinerja APBN KiTa Q1-2026, situs Kemenkeu.
Senn et al., 2025, studi gaya information-oriented vs leadership-oriented.
Benoit, W. (1995), “Image Repair Theory” (strategi restorasi citra).
Charteris-Black, J. (2007), Metaphor and Political Communication (metafora dalam politik).
Udaibir Das (IMF/OMFIF), “Failure to communicate…”, komentar ekonomi 2025.
Studi kasus internasional (OF/IMF, media global).
