JAKARTA — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi menggelar Operasi Zebra 2026 secara serentak di seluruh Indonesia selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026. Operasi ini menandai pergeseran paradigma penertiban jalan raya alih-alih diposisikan semata-mata sebagai ajang penindakan pelanggaran atau mengejar kuantitas tilang, operasi dirancang sebagai instrumen strategis untuk membangun budaya tertib sekaligus mempersiapkan keselamatan masyarakat menjelang lonjakan mobilitas Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin menegaskan bahwa esensi utama dari operasi ini adalah pencegahan dan kesiapan menyeluruh sebelum gelombang perjalanan akhir tahun dimulai.

“Korlantas Polri akan melaksanakan kegiatan Operasi Zebra mulai 16 November 2026,” ujar Brigjen Pol. Aries Syahbudin dalam keterangan resminya, Senin (16/11/2026).

Menurut Aries, penertiban pada pertengahan hingga akhir November ini memiliki benang merah yang sama dengan operasi keselamatan jalan raya. Posisi waktunya yang mendahului musim liburan akhir tahun menjadikannya tahapan krusial untuk memitigasi risiko sebelum jalanan dipadati arus perjalanan jarak jauh.

“Operasi Zebra itu hampir sama dengan Operasi Keselamatan, karena pada saat Operasi Zebra dilakukan, itu mendahului Operasi Nataru. Operasi Nataru kita tahu bahwa akan terjadi pergerakan masyarakat, pergerakan orang, barang, maupun kegiatan peningkatan aktivitas masyarakat yang cukup signifikan sehingga diperlukan upaya-upaya kepolisian untuk menciptakan situasi yang aman,” ucapnya.

Kesiapan Empat Pilar Keselamatan

Secara anatomis, kecelakaan fatal di jalan raya umumnya lahir dari akumulasi perilaku berisiko seperti melawan arus, menerobos lampu merah, melampaui batas kecepatan, hingga berkendara sambil bermain ponsel yang bertemu dengan ketidaksiapan kendaraan maupun kondisi medan jalan.

Karena itu, keberhasilan membangun ekosistem lalu lintas yang berkeselamatan tidak cukup diukur dari seberapa banyak pengendara yang dikenai sanksi, melainkan dari kesiapan empat pilar utama: kondisi fisik pengendara, kelaikan kendaraan, infrastruktur jalan, serta keamanan lokasi tujuan perjalanan.

Menjelang libur akhir tahun, dinamika perjalanan masyarakat memiliki karakteristik tersendiri. Selain pergerakan lintas wilayah menuju Indonesia bagian timur dan penggunaan beragam moda transportasi seperti kapal laut maupun pesawat udara, mobilitas juga didominasi perjalanan menuju destinasi wisata di tengah potensi perubahan cuaca dan bencana hidrometeorologi pada Desember.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, langkah preventif dilakukan secara terintegrasi. Bersama Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri menyiapkan pemeriksaan kelaikan kendaraan angkutan umum (ramp check) serta pemeriksaan kesehatan pengemudi secara nasional, mulai dari tes narkoba, tekanan darah, hingga kadar gula darah. Di saat yang sama, pemetaan turut menyasar aspek infrastruktur, terutama pada rute-rute wisata yang ramai dikunjungi publik.

“Kita juga akan mengadakan pengecekan terhadap infrastruktur jalan, termasuk lokasi-lokasi wisata. Sekarang ini banyak lokasi wisata yang cukup viral karena diposting, tapi secara infrastruktur aspek keselamatannya belum memadai,” jelasnya.

Selain faktor kesiapan perjalanan jarak jauh, potensi gangguan keamanan dan ketertiban lalu lintas menjelang malam pergantian tahun turut dipetakan sejak dini agar tidak berkembang menjadi ancaman keselamatan publik.

“Biasanya kendaraan dimodifikasi jadi knalpot brong, lokasi-lokasi yang biasanya jadi ajang balap liar. Itu yang kita treatment, kita cek dari mulai sekarang, yang akan menjadi target-target kita pada saat nanti pelaksanaan Operasi Zebra,” ujar dia.

Penegakan Hukum Tegas dan Humanis

Untuk membangun kesadaran berkendara yang berkelanjutan, pola pengawasan di lapangan mengedepankan keseimbangan antara ketegasan sistem dan pendekatan humanis. Upaya preemtif melalui edukasi publik serta langkah preventif berupa teguran simpatik menjadi garda terdepan untuk menumbuhkan kepatuhan pengendara tanpa memicu gesekan di jalan raya.

Di sisi lain, penindakan terhadap pelanggaran yang berisiko tinggi memicu kecelakaan fatal diperkuat melalui pengawasan objektif berbasis teknologi tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Penegakan hukum tersebut merujuk pada koridor Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) antara lain Pasal 283 terkait larangan menggunakan telepon genggam saat berkendara, Pasal 291 terkait kewajiban mengenakan helm berstandar SNI, Pasal 289 terkait kewajiban mengenakan sabuk pengaman, Pasal 287 terkait pelanggaran rambu, marka jalan, batas kecepatan, maupun melawan arus, serta Pasal 285 dan Pasal 286 terkait pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan termasuk larangan penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi.

Pada akhirnya, tolok ukur keberhasilan sebuah operasi lalu lintas bermuara pada satu indikator nyata, seberapa aman ruang jalan bagi setiap warga negara yang melintas di atasnya.

“Tolok ukurnya, kalau Operasi Zebra kita menciptakan kondisi baik itu orang, kendaraan, kemudian infrastruktur jalan, maupun lokasi yang menjadi tujuan itu lebih berkeselamatan, itu yang tercapai,” kata Brigjen Pol. Aries Syahbudin.

Ketika edukasi melahirkan kepatuhan dan penegakan hukum yang adil menghadirkan rasa aman, kepercayaan publik pun tumbuh secara alami. Melalui semangat Tertib Berlalu Lintas, Selamat Sampai Tujuan, keberhasilan Operasi Zebra 2026 tercermin langsung dari berkurangnya risiko kecelakaan serta meningkatnya keselamatan seluruh pengguna jalan bukan sekadar kepatuhan sesaat ketika ada petugas di lapangan, melainkan kesiapan nyata dalam setiap perjalanan.

Sumber: Korlantas Polri, Info Publik, Detik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here