JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Irjen EHS. Putusan pemecatan tersebut diketok dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026), setelah perwira tinggi berusia 48 tahun itu terbukti terlibat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengonfirmasi bahwa majelis hakim sidang KKEP menyatakan perbuatan yang bersangkutan sebagai tindakan tercela sebelum menjatuhkan sanksi administratif tertinggi di institusi kepolisian tersebut.
“Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH,” ucap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
“Pada hasil sidang KKEP, maka didapatkan putusan sidang KKEP. Pertama, terhadap terduga pelanggar Irjen. EHS, perilaku pelanggaran dinyatakan perbuatan tercela,” jelas dia.
Sidang etik yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 18.00 WIB itu dipimpin oleh Komjen Pol. Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi, didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan selaku Wakil Ketua, serta Irjen Pol. Untung Widyatmoko, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol. Tony Aryadi Effendi sebagai anggota.
Komisioner Kompolnas Choirul Anam yang memantau langsung jalannya persidangan menyatakan proses pemeriksaan saksi hingga ruang pembelaan bagi terduga pelanggar telah berjalan sesuai prosedur dan akuntabel. Meski menyatakan banding atas vonis pemecatan tersebut, Irjen EHS disebut sempat menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf di hadapan majelis.
“Juga ada ucapan walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Anam.
Jejaring Tersangka dan Jerat Pasal Pidana
Pemecatan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1999 ini merupakan bagian dari pengusutan skandal besar penyadapan ilegal yang dilaporkan berlangsung sejak 2025. Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Keempat tersangka tersebut meliputi mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal LSP, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol. AS, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol. SU, dan Irjen EHS. Selain menyasar nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto, komplotan ini juga diduga menyadap para menteri, pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, media, tokoh ormas, hingga aktivis LSM.
Atas perbuatan tersebut, penyidik menerapkan pasal berlapis sesuai peran masing-masing tersangka, yakni:
• Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
• Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.
• Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun.
• Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP terkait dugaan turut serta atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kekuasaan.
Saat ini, Jendral LSP, Irjen Pol. AS, dan Irjen EHS telah ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan. Sebelum Irjen Pol. EHS, Irjen Pol. AS juga telah lebih dulu dijatuhi vonis PTDH pada sidang etik 10 November 2026 dan mengajukan banding.
Rumah di Cipete Jadi Posko Dugaan Makar
Perkembangan terbaru dari penyidikan perkara ini mengungkap dimensi pidana yang lebih luas. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri resmi meningkatkan status penyelidikan dugaan tindak pidana makar ke tahap penyidikan.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa penyidik menemukan sebuah rumah khusus milik Irjen EHS di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang difungsikan sebagai pusat kendali atau posko dalam perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai Posko (makar) oleh EH,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11).
Tim penyidik telah melakukan penggeledahan serta olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah posko tersebut pada Selasa (17/11) malam. Mengenai rincian barang bukti yang disita dari lokasi, pihak kepolisian belum membeberkannya ke publik.
“Untuk perkembangan akan disampaikan saat press conference lengkap,” pungkasnya.
Sumber: Tribunnews, CNN Indonesia, detikcom, Kompas.com



